Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Foto : Runi/Man

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengevaluasi pelepasan kawasan hutan seluas 19 Hektare untuk perkebunan sawit PT. Sawit Mandiri Lestari (SML). Hal itu seiring adanya pemberitaan karena diduga perusahaan tersebut menyerobot hutan adat masyarakat Laman Kinipan. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal KLHK.

"Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari di Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 19 ribu hektare, mengingat tingginya potensi konflik tenurial yang terjadi," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Dijelaskan juga bahwa rencananya KLHK dan Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan ke Kinipan untuk mendalami masalah tersebut. Sudin pun memastikan akan melakukan pengawalan terhadap kasus ini agar tidak berpolemik panjang.

Diketahui, masalah sengketa lahan di Kinipan mengemuka setelah Polda Kalimantan Tengah menangkap pimpinan masyarakat adat Laman Kinipan, Effendi Buhing pada 26 Agustus 2020 lalu. Kendati Effendi ditangkap atas tuduhan memerintahkan pencurian dengan kekerasan terhadap gergaji milik PT. SML, kasus itu diduga masih terkait dengan perjuangan Effendi mempertahankan tanah adat dari ekspansi perusahaan sawit.

Dijelaskan dalam kesempatan yang sama, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono memaparkan bahwa sejak tahun 2015 pihaknya memang telah melepas sejumlah hektare lahan untuk PT SML, tetapi rupanya sebagian hektare di antaranya adalah kawasan high conservation value forest dan sebagian hektare lagi di antaranya sudah diusulkan masyarakat untuk menjadi hutan adat. Hal itu menjadi salah satu sumber konflik masyarakat adat dengan perusahaan pemegang konsesi. (hs/sf)